Ringkasan otonomi daerah

-
Ringkasan otonomi daerah
Otonomi daerah;Hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum otonomi daerah; Pasal 18, pasal 18 A dan 18 B UUD 45/UU no 32 tahun 2004/ UU no 32 tahun 2004
Asas Otonomi daerah; 
Desentralisasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat didaerahnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah
Tugas pembantuan; Pemberian Tugas dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu.

 Istilah-istilah dalam otonomi Daerah :
-Pemerintah pusat, adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintah.
-Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
-Pemerintah daerah adalah; gubernur,bupati walikota dan perangkat daerah lainya.
-Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
-Peraturan daerah, adalah peraturan daerah Prov, Kab atau Kota 
-Peraturan kepala daerah, adalah peraturan Gubernur dan atau kab/kota.
-Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang mengatur
 kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat setempat yang dihormati dalam lingkungan
 NKRI. 
-APBD, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.  
 Pembiayaan,  setyiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima 
 kembali baik dlm tahun yang bersangkutan atau dalam tahu berikutnya.  
-Pendapatan Daerah, adalaah semua hak daerah yang diakui sebagai peneambah nilai kekayaan bersih dalam
 tahun anggaran yang bersangkutan.

Urusan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kepada daerah.
Urusan Ke Agamaan.
Urusan Politik Luar Negeri
Urusar Moneter
Urusan Fiskal
Urusan Pertahanan & Keamanan.

Prinsip otonomi daerah:
Otonomi seluas-luasnya
Otonomi Nyata
Otonomi bertanggung jawab




 
Dasar hukum otonomi Daerah
Dasar hukum otonomi Daerah

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

.construktif conflik

-
Image
. Konflik bisa diartikan pertentangan yang mengarah pada kemauan masing-masing pihak untuk menjatuhkan lawan. Dalam konflik ini ada dua belah pihak yang bertentangan yaitu; Kontra dan Pro (kita sendiri atau orang yang berpihak pada kita), Kontra sering disebut lawan siapakah yang dimaksud dengan lawan apakah anda yakin kalau lawan itu benar-benar akan merugikan anda dan tidak ada manfaatnya untuk anda, disinilah kita harus punya stratetgi yang jitu untuk memanfaatkan lawan atau hal yang bertentangan dengan kita menjadi sesuatu yang positif, ambil hikmah daripada lawan misalnya, lawanlah yang menyebabkab kita tahu kesalahan kita karena dialah yang memberi tahu kita kalau sesuatu itu buruk maka hal itu bisa dijadikan bahan perbaikan diri bukankah itu positif, untuk kemajuan kita dan membuat kita menjadi lebih matang karena tahu apa kesalahan yang diperbuat sehingga kedepan kita tak berbuat dengan kesalahan yang sama begitu. Konflik adalah kenyataan hidup yang mau-tidak mau ada dihadapan ...
Read more

MENJAGA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-
A.     Pengertian Negara Aristoteles Menurut Aristoteles, negara (polis) adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaikbaiknya. Roger H. Soltau Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. B.      Sifat-sifat Negara 1.       Memaksa   ; Negara Untuk mentertibkan rakyatnya boleh melakukan kekerasan misalnya Pencuri di Penjara 2.       Memonopoli   : Negara   juga   melarang atau menentukan sesuatu demi kepentingan bangsa dan Negara misalnya membubarkan partai politik 3.       Mencakup semua   : segala peraturan yang ada berlaku untuk seluruh Masyarakat C.      Fungsi Negara 1.       Penertiban (law and Order) Negara bertindak sebagai stabilisator 2.       Kesejah...
Read more